membaca, diskusi, dan menulis untuk membentuk diri menjadi makhluk berbudi

BALADA KAKI LIMA

…..di malam yang sesunyi ini, aku sendiri, tiada yang menemani. Hanya dirimu yang kucinta dan kukenang. Di dalam hatiku, tak kan pernah hilang, bayangan dirimu untuk selamanya…..

Penulis beberapa kali ikut ngamen dalam rangka pencarian dana yang dilakukan oleh teman-teman mahasiswa dari PRMK Fisip Undip. Menjelang kegiatan ziarah, “genjrengan” gitar dan potongan lagu menjadi modal untuk mengumpulkan uang dari para penikmat makanan di sepanjang Jalan Pahlawan. Dinamika dan pengalaman ini masih terngiang dan menjadi bahan refleksi untuk bercerita tentang pedagang kaki lima.

Beberapa saat menjelang perhelatan Semarang Pesona Asia, kebijakan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar Simpang Lima dan sepanjang Jalan Pahlawan mulai mengemuka. Sontak, muncul penolakan sekaligus pengiyaan menyangkut kebijakan itu. Para pedagang ronde dan kacang godhok di depan Gedung Berlian, tenda-tenda penjaja pecel layaknya ‘Pecel Mbak Tum’ yang selalu ramai, kedai es buah dan tahu gimbal, serta banyak jualan ala kaki lima lainnya terancam diusir dari tempat pencarian nafkah mereka.

Bagi para pedagang kaki lima, kebijakan penertiban tersebut menjadi bukti ketidakadilan dan sikap tidak memihak pada pedagang kecil. Simpang Lima merupakan titik ramai yang menjadi pusat kegiatan ekonomi mikro. Tiap malam banyak orang berjalan-jalan di pusat kota sembari mencari tempat makan. Tenda-tenda kaki lima dengan aneka makanannya menjadi pilihan. Para pedagang berjejer rapi menjajakan makanan, mengais rezeki untuk menghidupi anak istri. Lalu, ke mana mereka harus pergi ketika Simpang Lima dan kawasan Pahlawan dibersihkan?

Potret miris mengenai pedagang kaki lima tidak hanya terlihat di Jalan Pahlawan. Beberapa kali penulis menjumpai petugas Satpol PP mengusir paksa pedagang kaki lima di sekitar Erlangga. Gerobak dagangan beserta isinya diangkut paksa menggunakan truk. Ibu pemilik gerobak kaki lima menjerit – menolak, menangis – menderu. Pemandangan itu menjadi wajar. Mereka tak tahu harus bagaimana menghidupi diri dan keluarga. Menyandarkan kepala di waktu malam pun mereka tak punya tempat lagi. Entah di mana arti kebebasan hidup dan jaminan atas kehidupan yang layak.

Di lain pihak, ada saja yang menganggap kebijakan pembersihan jalan kota dari para pedagang kaki lima adalah hal yang tepat dan berdasar. Alasan untuk meningkatkan keindahan dan mempercantik tata kota menjadi langganan. Kota Semarang – tanpa kaki lima – sebagai ibu kota Jawa Tengah, dianggap akan semakin indah. Ketika jalan-jalan di sepanjang Pahlawan bersih dari para pedagang, berhasillah pemerintah mengelola kota. Itulah pendapat mereka. Menyusul kemudian berbaris alasan normatif nan pragmatis pendukung kebijakan itu.

Bagaimana pun kebijakan itu merugikan para pedagang. Mereka kehilangan mata pencaharian. Bisa dibayangkan, ketika berjualan adalah mata pencaharian utama untuk menghidupi keluarga terampas, mereka hidup terlunta. Anak, istri, dan keluarga ikut menanggung derita.

Kerugian lainnya, perekonomian di sektor mikro terhenti. Aktivitas jual beli di kelas pedagang kecil dan eceran tersumbat. Gaya belanja dan pola konsumsi semakin terarah ke model swalayan, mall, dan pusat belanja – raksasa perdagangan yang menghisap naluri konsumtivisme. Boleh dikata realita ini masih terlalu jauh. Namun, ketika subjek ekonomi mikro, yakni mereka para pedagang kecil, dikorbankan untuk alasan apa pun, kondisi itu semakin pasti terjadi.

Yang lebih utama adalah fakta perampasan hak atas penghidupan yang layak. Para pedagang kaki lima memiliki hak atas hidup yang layak. Mereka mencapai itu dengan berjualan di pinggir jalan. Keterbatasan modal, keterampilan, dan kesempatan membuat mereka melakukannya. Yang pasti mereka berhak bekerja dan menghidupi diri dengan cara yang halal.

Cerita duka lain akan terkisah oleh para pengamen dan peminta. Tak ada lagi tempat menyanyi dan menadahkan topi untuk mengisi perut dari uang recehan yang mereka kumpulkan. Mereka semakin terperosok ke dalam penderitaan. Demikianlah balada kaki lima lengkap dengan kisah anak jalanan, para pengamen dan peminta. Satu sisi kehidupan yang harus terusik oleh kebijakan dengan alasan untuk ketertiban.
Andai para pedagang kaki lima merusak keindahan dan memperburuk tata kota, hendaknya perlu dipikirkan solusi yang lebih bijak tanpa merampas kemerdekaan. Yang pertama, bisa dipikirkan bagaimana menyiapkan lahan strategis untuk para pedagang. Selama ini mereka berjualan di sepanjang trotoar. Tidak dimungkiri ada beberapa persoalan yang ditimbulkan ketika para pedagang tidak memahami sistem pembuangan limbah dan upaya memelihara sanitasi. Kondisi tersebut antara lain mengakibatkan ruas jalan di sepanjang trotoar menjadi kotor, saluran air dan gorong-gorong tersumbat sampah, sehingga di musim hujan banjir mengancam.

Upaya relokasi ini harus dikomunikasikan dengan para pedagang. Kesepahaman gagasan dan tujuan harus terbangun. Pemerintah hendaknya tidak lagi berorientasi pada keuntungan. Para pedagang kaki lima pun hendaknya semakin sadar akan tujuan. Lahan dan posisi strategis menjadi sarana untuk mengakomodasi kepentingan para pedagang. Yang harus menjadi perhatian kemudian mengupayakan nominal retribusi seminimal mungkin.

Public sphere harus berfungsi sebagaimana mestinya. Di beberapa tempat dibangun pujasera (pusat jajanan serba ada). Namun agaknya, tampilan, harga, sajian serta biaya sewa tiap kedai relatif tidak terjangkau untuk para pedagang sekelas kaki lima. Pujasera justru mirip dengan food court yang banyak berjejer di mall dan supermarket. Pemerintah kota harus rela memilih kaki lima. Fasilitas umum, tanah Negara, serta kebijakannya semestinya diperuntukkan bagi mereka yang bermodal kecil, membutuhkan hidup layak. Karena itu, akan semakin indah ketika pujasera di Semarang entah di Jalan Gajahmada atau di Jalan Pemuda menjadi ‘milik’ para pedagang kaki lima.

Yang terakhir, kesadaran bersama menjadi prasyarat. Para pedagang kaki lima sewajarnya peka akan pemeliharaan fasilitas bersama. Pembuangan limbah dapur, pengelolaan sampah, pemerhatian sanitasi tempat berjualan dan pemenuhan kewajiban membayar retribusi harus dilakukan dengan disiplin. Selain itu, untuk kesehatan bersama wajib diperhatikan pentingnya pengadaan air bersih, cara penyajian makanan yang higienis serta kualitas makanan yang dijajakan.

Sikap pro pedagang kaki lima menjadi harapan. Gambaran akan kehidupan yang lebih layak bagi mereka – para pedagang kaki lima, peminta, dan pengamen – masih sebatas utopia. Ketika kesadaran akan pemihakan kepada mereka sudah terusik, semoga aksi nyata terlahir kemudian. Dan marilah kita dengungkan terus kesadaran itu sembari bersenandung: “Sempatkanlah untuk melihat di sekitar kita ada kesenjangan antara manusia…Lihat sekitar kita…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s